Bank Mandiri kumpulkan laba Rp 7 triliun per April

JAKARTA. Bank Mandiri mencatatkan kinerja baik di tengah tekanan yang dihadapi industri perbankan nasional. Perolehan laba bersih dari bank berlogo pita emas tersebu per April 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 15,90% dibanding periode yang sama tahun lalu (year on year).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2015, laba bersih yang diperoleh Bank Mandiri mencapai Rp 7,07 triliun atau tumbuh 15,90%. Bank Mandiri sejatinya mengumpulkan laba lebih cepat di tahun lalu. Lihat saja, pada April 2014, laba Bank Mandiri tumbuh 18,44% menjadi Rp 6,1 triliun dibanding April 2013.

Sementara dalam penyaluran kredit, Bank Mandiri menyalurkan Rp 480,88 triliun di akhir April lalu atau tumbuh 14,36%. Pencapaian tersebut juga mengalami perlambatan dibandingkan April 2014. Kala itu jumlah kredit yang disalurkan mencapai Rp 420,49 triliun atau tumbuh 20,67% secara yoy.

"Sebetulnya kami bersyukur ditengah kondisi makro ekonomi Indonesia dan regional yang belum baik, kami berhasil menjaga kinerja kami. Kami berharap kinerja kami masih bisa membaik lagi sampai akhir tahun. Apalagi seiring upaya pemerintah yang segera merealisasikan proyek-proyek infrastruktur, kami kira kondisinya bisa membaik," kata Rohan Hafas, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri pada KONTAN, Rabu (10/6).

Sayangnya Rohan juga belum berani memberikan prediksi perolehan laba bersih serta pertumbuhan kredit Bank Mandiri di Semester I 2015. Namun ia menegaskan bahwa rata-rata bank saat ini lebih mengambil sikap hati-hati.

Sehingga banyak bank mengkaji ulang sektor apa yang harus masuk watch list seperti sektor pertambangan yang terkena dampak jatuhnya harga batubara. "Tapi masih ada proyek-proyek infrastruktur yang dananya dari APBN sehingga dari sisi profil risiko akan lebih aman," pungkas Rohan.

sumber: kontan

Biaya kliring cuma goceng

JAKARTA. Kabar gembira untuk Anda yang melakukan transfer dana melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) generasi II. Bank Indonesia (BI) telah mematok batas atas harga kliring maksimal Rp 5.000 per transaksi. Sebelumnya bank menarik biaya kliring Rp 7.500 - Rp 15.000 per transaksi.

“Bank dan penyelenggara transfer dana wajib memenuhi aturan ini mulai 1 Januari 2016,” kata Bramudija Hadinoto, Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran BI, Rabu (10/6). Bagi bank yang melanggar akan terkena sanksi, mulai dari teguran, denda sampai pemberhentian usaha layanan kliring.

Bramudija menambahkan, BI sudah berkorban untuk aturan batas atas tarif kliring itu dengan memangkas biaya tarif kliring dari BI ke bank menjadi Rp 750 per transaksi, dari sebelumnya Rp 1.000 per transaksi. BI berharap, biaya kliring yang murah ini akan mendorong masyarakat melakukan transaksi menggunakan non-tunai melalui kliring.

Ke depan, BI juga berencana melakukan batas atas tarif untuk real-time gross settlement (RTGS) bertepatan dengan peluncuran pada awal tahun 2016.

Bramudija menambahkan, capping tarif RTGS akan lebih murah dari sebelumnya. “Kami masih mengkaji. Yang jelas masih di atas Rp 10.000 per transaksi,” tambahnya.

Informasi saja, saat ini biaya RTGS digetok sebesar Rp 25.000-Rp 50.000 per transaksi, tergantung nilai dan waktu transaksi. Sementara, bank hanya membayar komisi ke BI sebesar Rp 1.000 per transaksi kliring dan Rp 7.000-Rp 15.000 per transaksi RTGS sesuai waktu transaksi.

sumber: kontan

Aturan modal konglomerasi LK mulai berlaku 2016

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengkaji aturan kewajiban permodalan untuk konglomerasi lembaga keuangan (LK). OJK akan mengeluarkan aturan minimum modal untuk konglomerasi keuangan pada kuartal III-2015.

“Sedangkan aturan minimum modal konglomerasi keuangan akan berlaku mulai awal tahun 2016,” kata Dewan Komisioner OJK Bidang Perbankan Nelson Tampubolon, Rabu (10/6).

OJK akan menentukan besaran modal secara berbeda-beda untuk setiap konglomerasi lantaran setiap lembaga keuangan memiliki risiko dan aspek masing-masing.  Aturan modal konglomerasi ini memakai skema building block. Gambarannya, OJK akan menentukan modal dengan melihat risiko secara individual dari masing-masing anggota konglomerasi. “Formulanya sedang dihitung dan akan dimatangkan pada kuartal III,” ujar Nelson.

OJK mencatat ada 50 lembaga keuangan yang akan menjadi konglomerasi meskipun yang teridentifikasi paling ada 16 kelompok lembaga keuangan. Porsi aset 16 konglomerasi keuangan itu mencapai 60% total aset industri jasa keuangan yang mencapai Rp 7.403 triliun per April 2015.
 

sumber: kontan

Suntikan Rp 7 triliun ke PT Jakpro oleh Ahok

JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Stasiun Kampung Bandan dan Manggarai yang bekerja sama dengan PT KAI. 

Untuk merealisasikan program itu, lanjut Basuki, Pemprov DKI akan memberi penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Pasalnya, pembangunan rusunawa ini akan dikerjakan oleh PT Jakpro.  

"Saya mau PMP kan Rp 5 triliun hingga Rp 7 triliun saja, tahun ini bila perlu. Sekarang kan pada mark up enggak benar kan (pejabat SKPD), uangnya di PMP-in saja," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (10/6). 

Rencananya PMP itu diusulkan di APBD Perubahan 2015 ini. Pembangunan rusunawa ini akan dikerjakan oleh PT Jakpro. Rusunawa itu akan dibangun di lahan milik PT KAI seluas 3,2 hektar di Kampung Bandan. 

Basuki menargetkan pembangunan infrakstruktur dimulai pada 2016 mendatang. Karena dibangun di lingkungan stasiun, rusunawa tersebut akan terhubung dengan berbagai moda transportasi, seperti commuter line dan mass rapid transit (MRT). 

Penghuni rusunawa itu adalah warga tinggal di pemukiman kumuh di pinggir rel kereta. Warga pengguna commuter line sebagai moda transportasi massal utama juga bisa menempati rusunawa tersebut. 

"Sekarang kami putuskan ada 3,2 hektar lahan punya PT KAI. Nanti jadinya rusunawa terpadu ada toko, ada depo MRT. PT KAI juga mau buka rute (commuter line) ke Tanjung Priok dan Ancol," kata Basuki.  

Ia menargetkan pembangunan bisa dimulai pada tahun depan dan selesai 2018 mendatang. Basuki mengatakan, pihak terkait, seperti Pemprov DKI, PT KAI, maupun PT Jakpro tidak perlu melakukan detail engineering design (DED) agar lebih cepat rampung dan lebih hemat. 

"Saya harap paling telat tahun depan sudah mulai konstruksi untuk pembangunan," kata Basuki.

sumber: kontan

TUGAS SOFTSKILL

Tugas Kelompok ;

• Halasson Christian O S  (28212139)
• Muhammad Rifky          (25212065)

Sumber ; https://www.youtube.com/watch?v=uV5xpweO62c